Kita hidup di tengah banjir kata-kata.
Setiap hari kita membaca berita, menonton video politik, mendengar pernyataan pejabat, mengikuti perdebatan di media sosial, hingga menerima berbagai potongan informasi melalui grup percakapan. Semuanya hadir dalam bahasa. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya:
"Apakah bahasa yang kita dengar dan baca benar-benar sekadar alat untuk menyampaikan informasi?"
Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu.
Dalam kehidupan politik, bahasa dapat menjadi alat untuk menjelaskan kebijakan, membangun citra, mendapatkan dukungan, bahkan mempertahankan kekuasaan. Sebuah persoalan dapat terlihat berbeda hanya karena disampaikan menggunakan pilihan kata yang berbeda. Di sinilah Analisis Wacana Kritis menjadi menarik.
Bahasa Tidak Pernah Sepenuhnya Netral
Dalam linguistik, bahasa memang merupakan alat komunikasi. Namun, bahasa juga berhubungan dengan konteks sosial, budaya, ideologi, dan relasi kekuasaan. Analisis Wacana Kritis melihat bahasa bukan sekadar kumpulan kata dan kalimat. Wacana dipahami sebagai praktik sosial yang dapat merepresentasikan sekaligus membentuk realitas.
Dengan kata lain, ketika seorang pejabat berbicara tentang "pembangunan", ketika media menulis tentang "aksi massa", atau ketika pemerintah menyebut suatu kebijakan sebagai "penyesuaian", kita tidak hanya perlu memperhatikan apa yang dikatakan.
Kita juga perlu bertanya :
"Mengapa istilah itu yang dipilih?"
"Siapa yang memiliki kewenangan untuk menggunakan istilah tersebut?"
"Realitas seperti apa yang dibangun melalui pilihan kata itu?"
"Dan yang tidak kalah penting, siapa yang diuntungkan dan siapa yang mungkin tidak terdengar?"
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita dari sekadar memahami bahasa menuju membaca relasi kuasa di balik bahasa.
Politik Tidak Hanya Berlangsung di Gedung Pemerintahan
Ketika mendengar kata "politik", kita mungkin langsung membayangkan gedung parlemen, kampanye, pemilu, partai politik, atau pidato para pejabat. Padahal, politik juga berlangsung di ruang yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Ia hadir ketika sebuah berita menentukan siapa yang disebut "korban" dan siapa yang disebut "pelaku".
Ia hadir ketika suatu kelompok disebut "masyarakat" sementara kelompok lain disebut "massa".
Ia hadir ketika kebijakan tertentu disebut sebagai "reformasi", sementara kelompok yang menentangnya disebut sebagai "penghambat perubahan".
Pilihan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, bahasa memiliki kemampuan untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sebuah cerita.
Ada pihak yang menjadi pahlawan.
Ada pihak yang menjadi korban.
Ada pihak yang menjadi masalah.
Ada pula pihak yang diposisikan sebagai penyelamat.
Padahal, realitas sosial biasanya jauh lebih kompleks daripada sekadar pembagian tersebut.
Kekuasaan Dapat Bekerja Melalui Kata-Kata
Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk perintah atau larangan. Kekuasaan juga dapat bekerja dengan cara yang lebih halus, yaitu melalui pembentukan cara berpikir.
Ketika masyarakat terus-menerus mendengar sebuah istilah dalam konteks tertentu, istilah tersebut lama-kelamaan dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Misalnya, istilah "efisiensi" terdengar positif karena berkaitan dengan penghematan dan perbaikan. Tetapi ketika digunakan dalam konteks ketenagakerjaan, istilah tersebut dapat memiliki konsekuensi yang sangat nyata bagi seseorang yang kehilangan pekerjaan.
Begitu pula dengan istilah "penertiban". Kata tersebut memberikan kesan adanya tindakan untuk menciptakan keteraturan. Namun, kita tetap perlu bertanya: siapa yang ditertibkan, mengapa mereka ditertibkan, dan siapa yang menentukan bahwa keadaan sebelumnya dianggap tidak tertib?
Di sinilah analisis wacana kritis menjadi penting. AWK mengajak kita untuk tidak berhenti pada arti sebuah kata, tetapi melihat hubungan antara bahasa, konteks, ideologi, dan kekuasaan.
Indonesia dan Perebutan Narasi
Dalam konteks Indonesia, perebutan narasi semakin terlihat di era media digital. Masyarakat tidak hanya menerima informasi dari media massa. Pemerintah, politisi, media, aktivis, akademisi, influencer, komunitas, hingga pengguna media sosial biasa dapat memproduksi dan menyebarkan wacana.
Satu peristiwa politik dapat memiliki banyak versi cerita.
Satu kebijakan dapat dibaca sebagai bentuk kemajuan oleh sebagian orang, tetapi dianggap sebagai persoalan oleh kelompok lain.
Satu tokoh dapat dipandang sebagai sosok yang membawa perubahan oleh pendukungnya, tetapi dianggap berbeda oleh kelompok yang berseberangan.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah.
Kita perlu melihat bagaimana masing-masing pihak membangun narasinya melalui bahasa.
Kata apa yang mereka pilih?
Apa yang mereka tonjolkan?
Apa yang mereka sembunyikan?
Siapa yang mereka tampilkan sebagai "kita"?
Dan siapa yang ditempatkan sebagai "mereka"?
Bahasa kemudian menjadi arena perebutan makna.
Media dan Kekuasaan dalam Membentuk Realitas
Media memiliki posisi penting dalam proses tersebut.
Sebuah peristiwa tidak mungkin ditampilkan secara keseluruhan dalam satu berita. Ada fakta yang dipilih, ada kutipan yang dimunculkan, ada judul yang dibuat, dan ada sudut pandang yang digunakan. Karena itu, judul berita saja terkadang sudah cukup untuk membentuk kesan awal pembaca.
Bandingkan dua kemungkinan judul berikut:
"Pemerintah Menerapkan Kebijakan Baru untuk Meningkatkan Efisiensi"
dengan
"Kebijakan Baru Pemerintah Memicu Kekhawatiran Masyarakat"
Keduanya mungkin membicarakan kebijakan yang sama. Namun, pembaca diarahkan untuk melihatnya dari sudut yang berbeda.
Judul pertama menempatkan kebijakan dalam kerangka solusi. Judul kedua menempatkannya dalam kerangka persoalan. Inilah salah satu contoh sederhana bagaimana bahasa dapat melakukan pembingkaian terhadap realitas.
Bukan berarti setiap media sengaja memanipulasi pembaca. Namun, setiap penggunaan bahasa selalu melibatkan pilihan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensi dalam cara sebuah realitas dipahami.
Media Sosial Membuat Perebutan Wacana Semakin Terbuka
Jika dahulu masyarakat lebih banyak menjadi konsumen informasi, media sosial membuat masyarakat sekaligus menjadi produsen wacana. Hari ini, siapa pun dapat membuat unggahan politik.
Seseorang dapat memberikan komentar terhadap kebijakan pemerintah. Orang lain dapat membuat video kritik. Pengguna lain dapat membuat meme, slogan, atau istilah baru yang kemudian menyebar luas.
Bahkan, sebuah kata dapat menjadi viral dan berubah menjadi simbol perdebatan politik. Di satu sisi, kondisi ini merupakan perkembangan positif karena semakin banyak orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun, di sisi lain, muncul persoalan baru.
Informasi yang paling banyak dibagikan belum tentu informasi yang paling benar. Pernyataan yang paling keras belum tentu argumen yang paling kuat. Dan narasi yang paling viral belum tentu menggambarkan realitas secara utuh.
Bahasa di media sosial juga sering dipadatkan menjadi potongan-potongan pendek.
Sebuah pernyataan panjang dapat dipotong menjadi satu kalimat.
Sebuah pidato dapat diringkas menjadi satu video pendek.
Sebuah persoalan kompleks dapat berubah menjadi sekadar "pro" dan "kontra".
Dalam kondisi seperti ini, kemampuan membaca wacana secara kritis menjadi semakin penting.
Membaca Politik Berarti Membaca Bahasa
Kita tidak harus menjadi ahli linguistik untuk melakukan analisis wacana kritis. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk tidak langsung menerima bahasa sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral.
Ketika membaca berita politik, kita dapat bertanya :
Siapa yang berbicara?
Siapa yang diberi ruang untuk berbicara?
Siapa yang tidak hadir dalam pemberitaan?
Kata apa yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok?
Bagaimana sebuah kebijakan diberi label?
Apa yang ditonjolkan dan apa yang tidak dibicarakan?
Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah cara kita membaca informasi.
Kita tidak lagi hanya bertanya, "Apa yang terjadi?"
Tetapi juga bertanya, "Bagaimana peristiwa tersebut diceritakan kepada kita?"
Perbedaan keduanya sangat penting. Sebab, realitas sosial tidak hanya diperebutkan melalui tindakan, tetapi juga melalui narasi tentang tindakan tersebut.
Bahasa, Kekuasaan, dan Masyarakat yang Kritis
Membicarakan bahasa dan kekuasaan bukan berarti menganggap semua pernyataan politik sebagai manipulasi tapi justru sebaliknya. Kesadaran terhadap hubungan bahasa dan kekuasaan membuat kita menjadi pembaca dan warga negara yang lebih kritis.
Kita dapat menghargai sebuah kebijakan tanpa harus menerima seluruh narasi yang menyertainya.
Kita dapat mengkritik pemerintah tanpa harus menolak seluruh informasi yang disampaikan.
Kita juga dapat berbeda pandangan politik tanpa harus mengubah perbedaan tersebut menjadi permusuhan melalui bahasa.
Sebab, masalahnya bukan pada politiknya saja.
Masalah juga terletak pada bagaimana politik dibicarakan.
Bahasa dapat menjadi jembatan untuk memahami perbedaan. Tetapi bahasa juga dapat menjadi alat untuk membangun batas, menciptakan stigma, dan mempertahankan dominasi.
Karena itu, di tengah derasnya informasi politik di Indonesia, mungkin kita perlu belajar menjadi lebih peka terhadap kata-kata. Sebab kekuasaan tidak selalu datang dengan suara keras.
Kadang-kadang ia hadir dalam sebuah istilah yang terdengar biasa.
Dalam sebuah judul berita.
Dalam sebuah slogan.
Dalam sebuah pidato.
Atau bahkan dalam satu kata yang terus-menerus kita dengar sampai akhirnya kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
Bahasa bukan hanya alat untuk membicarakan kekuasaan. Dalam banyak keadaan, bahasa adalah salah satu tempat kekuasaan bekerja.
Dan ketika kita mampu membaca bahasa secara kritis, kita bukan hanya sedang belajar memahami teks. Kita sedang belajar memahami bagaimana realitas sosial dan politik di sekitar kita dibentuk.
Safinatul Lailiah
Pemerhati bahasa, budaya, dan pendidikan.